PROVINSI DKI JAKARTA
USULAN PENELITIAN
Diajukan sebagai bahan Sidang Usulan Penelitian dalam
rangka penulisan Skripsi Jenjang Sarjana
OLEH
YANUS KEPNO
102041060
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
2013
USULAN PENELITIAN
Diajukan sebagai bahan Sidang Usulan Penelitian dalam
rangka penulisan Skripsi Jenjang Sarjana
OLEH
YANUS KEPNO
102041060
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
2013
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(HAM) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 dan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap individu
dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk
masyarakat miskin dan tidak mampu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak
yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
|
1
|
Kesehatan
merupakan salah satu indikator dalam tingkat kesejahteraan seseorang pada
khususnya, dan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Sulitnya akses terhadap
pelayanan kesehatan mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia
menjadi rendah khususnya di jakarta. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi
oleh berbagai faktor Seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan
biaya kesehatan untuk saat ini memang mahal.Peningkatan biaya kesehatan yang
disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit Perkembangan
tekhnologi kesehatan dan kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis
pembayaran out of pocket.Tingkat kesehatan yang rendah berpengaruh terhadap
rendahnya produktivitas kerja yang pada akhirnya menjadi beban masyarakat dan
pemerintah.
Kesehatan
juga menandakan suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh
karena itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi tingkat
kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya
manusia dan modal bagi pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya adalah
pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia,
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat tersebut.
Berkenaan
dengan hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk
mencapai Indonesia sehat dan menjamin akses penduduk, khususnya penduduk
miskin, terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan
merata.Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengembangan dan perluasan
jaringan pelayanan kesehatan agar berada sedekat mungkin dengan penduduk yang
membutuhkan. Salah satunya, adalah melalui program Jaminan pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat miskin (JPK-MM), yang sudah berjalan mulai tahun 2005
hingga tahun 2008, dan Program pemeliharaan masyarakat miskin (JPK-MM) adapun
program lain, program dampak pengurangan subsidi energi (PDSPE) tahun
2002-2003, program kompensasi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) tahun 2003-2004,
program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPK-MM) yang berupa
Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) tahun 2004-2007, dan dari
ASKESKIN menjadi JAMKESMAS.
Berbicara
mengenai jaminan asuransi kesehatan maka khususnya pada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta membuat suatu Program yang bertepatan dengan peringatan hari
Pahlawan, 10 November 2012 yang lalu, Gubernur DKI Jakarta meluncurkan program
baru terkait dengan kesehatan di Jakarta. Program kesehatan ini dikenal di masyarakat DKI Jakarta sebagai Kartu Sehat Jakarta.Pelaksanaan Kartu Sehat Jakarta atau disingkat KJSadalah
bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin atau
masyarakat tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh
Pemerintah.Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi
tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dan sekitarnya. Pemerintah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota berkewajiban memberikan
kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.
Sebagai Provinsi terdepan di republik Indonesia, langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta ini, yaitu Joko Widodo atau yang biasa dikenal Jokowi patut diapresiasi oleh
segenap insan kesehatan, baik itu dari kalangan medis maupun kalangan keperawatan. Apalagi Jokowi dalam beberapa
informasi yang disampaikan oleh media massa menyebutkan bahwa semua warga DKI
Jakarta akan terdaftar dan memiliki KJS ini, tidak hanya masyarakat Jakarta
yang miskin akan tetapi masyarakat Jakarta yang hidup berkecukupan pun akan
memperoleh manfaat dari program baru Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Kartu Jakarta Sehat ini adalah bagian dari program Gubernur Jokowi untuk
mengansuransikan seluruh penduduk Jakarta. Untuk sementara ini, klaim dari
penggunaan Kartu Jakarta Sehat ini masih menggunakan budget Jamkesda.
Peluncuran Kartu Jakarta Sehat ini sempat ditanggapi oleh Badan Anggaran DPRD Propinsi DKI
Jakarta karena pagu anggaran dari program tersebut belum ada, dan berbenturan
dengan program Kartu Gakin yang telah ada sebelumnya.
Selain dari anggaran pelaksanaan KJS ini yang belum jelas
atau belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta, ternyata masih banyak permasalahan
yang perlu segera ditanggulangi guna suksesnya program unggulan Jokowi ini.
Diantaranya adalah kesiapan sarana dan prasarana terkait dengan program KJS
ini, apakah Jowoki beserta aparat pemerintah DKI sudah mempersiapkannya
sehingga detail terhadap program unggulannya ini, karena sebagaimana
program-program yang melibatkan masyarakat luas yang dilaksanakan selama ini,
kerap kali kesiapan daripada operator maupun policy yang menaungi kebijakan
tersebut tidak berjalan sebagai mana yang dikehendaki.
Agar program Kartu Jakarta Sehat ini tidak menjadi program Kartu Jakarta Sakit, dimana
akhirnya masyarakat Jakarta tidak mengindahkan gaya hidup sehat karena merasa bahwa biaya kesehatan sudah ada yang menanggung, kiranya pihak pemerintah DKI
Jakarta wajib mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan warga DKI Jakarta ini
dalam memanfaatkan program KJS ini. Sebaiknya diberikan promosi kesehatan dahulu oleh Dinas Kesehatan masing-masing wilayah yang dilakukan oleh personil Sarjana Kesehatan Masyarakat atau melibatkan Perawat Komunitas yang bekerja di berbagai Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
Selain itu, masyarakat yang mengakses Rumah Sakit (RS)
pemerintah untuk meminta pelayanan kesehatan wajib untuk melalui syarat yang
diperlukan, yaitu ke Puskesmas terlebih dahulu dan apabila tidak dapat ditangani Puskesmas baru dirujuk kepada instansi yang lebih tinggi. Alangkah
lebih baiknya apabil petugas-petugas kesehatan yang ada di Puskesmas melakukan home visit terkait kasus-kasus penyakit kronis
yang ada di masyarakat yang kemungkinan sembuhnya saat mendapatkan pelayanan
kesehatan di RS sangat minim.
Sehingga RS yang telah ditunjuk oleh pemerintah DKI
sabagaimana kami tautkan disini, tidak dibebani tugas lain yang
semakin berat yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya. Selain itu Puskesmas yang ada pun akan lebih optimal kinerjanya dalam memberikan
pelayanan di masyarakat. Sinergisme dari pelayanan yang dilakukan oleh Puskemas
dan RS yang lebih tinggi ini tentunya harus melibatkan perencanaan dan
budgeting (Dana) dari Dinas Kesehatan setempat untuk kemudian dilaporkan dan
ditindak lanjuti oleh aparat pemerintah DKI Jakarta yang lebih tinggi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang
di atas maka penulis dapat membuat identifikasi masalah antara lain sebagai
berikut:
1.
Tidak adanya kemampuan secara ekonomi
dikarenakan biaya kesehatan untuk saat ini memang mahal.
2.
Peningkatan biaya kesehatan yang
disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit Perkembangan
tekhnologi kesehatan dan kedokteran,
3.
Anggaran
pelaksanaan KJS ini yang belum jelas atau belum disetujui oleh DPRD DKI Jakarta
4.
Pola pembiayaan kesehatan berbasis
pembayaran out of pocket.
5.
Tingkat kesehatan yang rendah
berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas kerja yang pada akhirnya menjadi
beban masyarakat dan pemerintah.
6.
masyarakat belum memahami bagaimana cara
mendapatkan kartu jakarta sehat serta prosedur penggunaan kartu tersebut.
7.
Masih kurangnya sarana dan prasarana di
puskesmas setempat
8.
C. Pembatasan Masalah
Untuk membatasi
masalah ruang lingkuppenelitian, maka penulis perlu menentukan pembatasan
masalah yang diteliti lebih fokus dan tepat pada sasaran. Disampin itu, adanya
keterbatasan waktu, biaya dan tenaga oleh karena itu penulis membatasi
masalah dan fokus pada
“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Puskesmas terhadapImplementasi Program Kartu
jakarta sehatDi Puskesmas Kecamatan Pasar Miggu Kota Administrasi Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta.
D.
Perumusan
Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan
pembatasan masalahmaka, dalam skripsi ini penulis membuat perumusan masalah
sebagai berikit yaitu “
1)
Apakah terdapat Pengaruh Kepemimpinan
Kepala Puskesmas terhadap Implementasi Program Kartu jakarta sehat Di Puskesmas
Kecamatan Pasar Miggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
2)
Sebarapa besar Pengaruh Kepemimpinan
Kepala Puskesmas terhadap Implementasi Program Kartu jakarta sehat Di Puskesmas
Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
E. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.Maksud
Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah, maka maksud penelitian ini
adalah
Apakah terdapat Pengaruh Kepemimpinan Kepala Puskesmas terhadapImplementasi Program
Kartu jakarta sehatDi Puskesmas Kecamatan Pasar Miggu Kota Administrasi Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta.
2.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk memperoleh
hasil mengenai analisis,Mengetahui Pengaruh Kepemimpinan Kepala Puskesmas
terhadap Implementasi Program Kartu jakarta sehat Di Puskesmas Kecamatan Pasar
Miggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
F. Kegunaan Penelitian
1.Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan
memberikan kontribusi untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan yang berkait dengan
masalahMengetahui Pengaruh Kepemimpinan Kepala Puskesmas
terhadapImplementasi Program Kartu jakarta sehatDi Puskesmas Kecamatan Pasar
Miggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
2.
Kegunaan Pratis
Adapun bahan masukan bagi Puskesmas
Kecamatan Pasar Minggu kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terutama mengenai besarnya pengaruh
Implementasi Program Jamkesmas Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Puskesmas
Kecamatan Pasar Miggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
3.Bagi
Penulis
Sebagai sarana untuk menambah wawasan berfikir dengan meningkat pemahaman yang bekait dengan permasalahan penelitian ini.
BAB II
KERANGKA TEORITIS
A.
Tinjauan Pustaka
a. Teori
Umum Pemerintahan
1) Pengertian
Ilmu pemerintahan
Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan
fenomena masyarakat yang baru, karena timbul dari cabang ilmu-ilmu sosial.
Sekalipun pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang, dan mencakup
prinsip-prinsip yang universal, namun dalam prakteknya harus disesuaikan dengan
situasi lingkungan dengan memperhatikan faktor pengaruh terhadap perkembangan
ilmu pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu berdiri sendiri, yang sejajar
dengan ilmu lainnya, yaitu mengarah pada ilmu pemerintahan yang mandiri.
Menurut D. G. A. Van Poelje (dalam Syafiie 2005:21)
menyatakan: Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan
dipimpin dengan sebaik-baiknya, dan juga bahwa ilmu pemerintahan begitu penting
dan komples, karena dalam ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan
pengurusan eksekutif, pengaruh legislatif, kepemimpinan dan koordinasi
pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya).
Sedangkan Menurut Taliziduhu Ndraha (2007:7) ilmu
pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan
layanan public serta layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat
diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
Sementara itu menurut pendapat G.H. Scholten (dalam
Ermaya Suradinata (200:7-8) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan perlu
menjembatani ilmu-ilmu sosial sosial lainnya dengan menggunakan kontruksi yang
praktis, mengingat perkembangan-perkembangan berbagai ilmu lainnya yang sangat
berpengaruh pada perkembangan ilmu pemerintahan.
Namun menurut pendapat A.Van Braam masih (dalam Ermaya
Suradinata (2008:8) memandang ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang sebagian
besar masih mewujudkan diri dalam bentuk himpunan dari aneka jenis studi
tentang gejala pemerintahan yang dilakukan oleh ilmu sosial. Ilmu pemerintahan
yang berkembang sangat pesat menunjukkan bahwa ilmu tersebut memanfaatkan
hasil-hasil berbagai ilmu sosial dalam kehidupan pemerintahan, baik dalam hal
struktur kelembagaan, ketatalaksanaan maupun dalam hal dinamika manusianya.
b) Pemerintah
dan Pemerintahan
1) Pemerintah
Menurut Inu Kencana Syafiie (2001:43) secara etimologi
pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuan sebagai
berikut :
a) Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang
berarti badan atau organisasi elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu
Negara.
b) Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti
perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki
legitimasi.
Di dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat
unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :
a)
Ada dua pihak, yaitu yang memerintah
disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
b) Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi
untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
c) Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada
pemerintah yang sah.
d) Antara pihak yang memerintah dan pihak yang perintah
terdapat hubungan timbal balik secara vertikal Maupun horizontal.
Untuk memperjelas pengertian pemerintah, berikut
dikemukakan batasan.
Menurut Ermaya Suradinata (2002:16) pemerintah merupakan
suatu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara,
sedangkan proses kegiatan disebut pemerintahan dan besar kecinya kekuasaan
pemerintah bersumber dari rakyat, dengan pemerintah dalam menjalankan proses
kegiatan Negara harus berdasarkan kemauan rakyat. Dalam Negara demokrasi, dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka rakyatlah yang secara langsung turut
mengendalikan perjalanan bangsa dan Negara, karena rakyatlah yang menjadi jiwa
bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu Negara.
Sedangkan menurut C. F. Strong tersebut adalah:
“Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian
dan keamanan Negara baik ke dalam maupun keluar. Oleh karena itu pemerintah
pertama harus mempunyai kekuatan tentara atau kemampuan untuk mengendalikan
angkatan perang, kedua harus kekuatan legislativ dalam arti membuat
undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan financial, yaitu kekuasaan untuk
menutupi pembiayaan dalam mempertahankan Negara dan menegakan hukum untuk atas
nama Negara”.
Sementara itu menurut pendapat Utrech (dalam Ermaya
Suradinara, 2002:14) mendefinisikan pemerintahan dengan ada tiga pengertian
yang berbeda, pertama pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan
tertinggi yang berkuasa memerintah, dalam arti luas semua badan kenegaraan yang
bertugas menyelenggrakan kesejahteraan umum, hal ini berarti mencakup badan
legislatif, eksekutif, yudikatif, kedua pemerintah sebagai gabungan dari semua
badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah wilayah suatu Negara,
ketiga pemerintah sebagai dalam arti kepala Negara (presiden bersama dengan para
menterinya).
Namun masih menurut Ermaya Suradinata (2002:2) pemerintah
adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara, mencakup
urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapaian
tujuan Negara.
Pemerintah juga merupakan seni mengelola kekuasaan, yang
telah hadir bersama dengan adanya manusia sejak awal kehidupannya. Dalam
kehidupan sehari-hari setiap manusia mempunyai keinginan yang berbeda-beda yang
cenderung menciptakan ketidak harmonisan, oleh karean itu dibentuklah
pemerintah adalah untuk melayani bukan untuk dilayani terhadap masyarakat dan
menjaga system ketertiban keamanan dimana masyarakat dapat menjalankan
kehidupannya secara wajar.
Sedangkan
menurut Ridwan (2005:60)
menyatakan bahwa dalam
organisasi pemerintahan,sumberdaya
manusia sering disebut sebagai aparat,yaitu pegawai yang
melaksanakan tugas-tugas
kelembagaannya. Bagi seorang aparat atau pegawai yang telah diatur dalam tugas
dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya untuk memotivasi dalam kepuasan masyarakat dan mencapai suatu tujuan, yang merupakan penggerak kemauan dan
keinginan kerja menurut aturan-aturan atau
batasan-batasan yang telah ditentukan.
2)
Pemerintahan
Menurut Ermaya Suradinata (1998:10) tersebut menegaskan
bahwa apabila suatu Negara, kekuasaan pemerintah dibagi atau dipisahkan, maka
terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintah dalam
arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah lembaga eksekutif dan lembaga
yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif) dan yang melaksanakan
peradilan (yudikatif). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga
yang mengurus pelaksanaan pada pemerintah (eksekutif).
Serta tambahkan lagi menurut Ermaya Suradinata
(2002:14-15), pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Pandangan tentang pemerintahan tersebut sangat luas, karena semua
aktivitas kegiatan Negara digerakkan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan
rasa aman pada masyarakatnya. Proses tersebut melibatkan lembaga militer,
kepolisian, fungsi legislatif, keuangan dan penegakan hukum yang berkeadilan,
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi dalam
berbagai bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa dan Negara.
Sedangkan menurut Riyaas Rasyid (1996:58), pemerintahan
dalam maknanya ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan memiliki tiga fungsi
hakikat pemerintahan, yaitu pelayanan (service),
pemberdayaan (empowerment), dan
pembangunan (development).
Sementara menurut G.H. Van Poelje (dalam Ermaya
Suradinata, 2002:12) pemerintahan sebagai suatu ilmu pengetahuan merupakan
fenomena masyarakat yang baru, karena timbul dari cabang-cabang ilmu sosial,
sekalipun pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang baru berkembang, serta
ilmu pemerintahan yang merupakan salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri,
yang sejajar dengan ilmu sosial yang lainnya.
1. Teori
Operasional
a) Pemimpin
dan Kepemimpinan
1) Pengertian
Pemimpin
Menurut Dann Suganda (1986:62),
pemimpin adalah sebagai orang yang tugas mempengaruhi, mengarahkan, dan
membimbing bawahan, dan mampu memperoleh dukungan bawahan hingga dapat
menggerakkan mereka ke arah pencapaian tujuan organisasi.
Sementara menurut Pancasila (dalam H
Malayu S.P. Hasibuan) pimpinan harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong,
menutun, dan membimbing asuhannya, atau dengan kata lain Ingarsa Sung Taladha yaitu
seorang pemimpin harus mampu dengan sifat perbuatannya menjadikan dirinya pola
panutan dan ikatan bagi orang-orang yang dipimpinnya, Ing Madya Mangun Karsa yaitu
seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi
pada orang-orang yang dibimbingnya, dan Tut Wuri Handayani yaitu seorang
pemimpin mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya dan berani berjalan di
depan serta sanggup bertanggungjawab.
Selanjutnya menurut Sugeng Pamuji
(1995:91-94), dapat diklasifikasikan sebagai sifat-sifat yang perlu
dikembangkan oleh seorang pemimpin pemerintahan di Indonesia sebagai berikut:
a)
Adil
ialah kemampuan memberlakukan anak buahnya secara sama, tidak membeda-bedakan
satu sama lain.
b) Arif bijaksana ialah kecakapan dan kepandaian bertindak
atau bersikap menghadapi orang lain.
c) Penuh prakarsa (inisiatif) yaitu sumber inspirasi dan
sumber dinamika yang mampu menggerakkan orang lain.
d) Percaya pada diri sendiri yaitu sesuatu yang menimbulkan
keseimbangan jiwa dan pikian pada akhirnya menumbuhkan semangat optimisme dalam
rangka mencapai tujuan.
e) Penuh daya pemikat yaitu sesuatu yang dapat menarik atau
memikat.
f) Ulet yaitu sifat tidak mudah putus asa dalam rangka
menghadapi kesulitan.
g) Mudah mengambil keputusan yaitu menggambarkan sifat tegas
tidak ragu-ragu sehingga sesuatu dapat terlaksana.
h) Jujur yaitu sifat suka bekerja sesuai dengan ketentuan
yang ada dalam rangka pencapaian tujuan dan kejujuran merupakan jaminan bahwa
pemimpin tidak mementingkan diri sendiri atau golongannya.
i)
Berani
mengawas diri yaitu sifat melihat ke dalam diri sendiri dan ke dalam tubuh
organisasi untuk melihat ke dalam diri sekurang-kurangnya untuk selanjutnya
ditutupinya.
j)
Komunikatif
yaitu mudah menyampaikan sesuatu pada pihak lain dengan menggunakan cara-cara
dan gaya yang mudah diterima.
Menurut
Kamus Bahasa Indonesia pemimpin adalah orang yang memimpin: ia ditunjuk menjadi ~
organisasi itu; (2) petunjuk; buku petunjuk (pedoman).
2) Kepemimpinan Kepala Puskesmas
a) Kepemimpinan
Menurut Inu Kencana
Syafiie (2003:1) secara etimologi bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai
berikut:
a)
Berasal
dari kata dasar “pimpin” (dalam bahasa inggris “Lead”) berarti bimbingan atau tuntun, dengan begitu di dalamnya
terkandung dua aspek yaitu yang memimpin dan yang dipimpin.
b)
Setelah
ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” (dalam bahasa inggris “Leader”) berarti orang yang mempengaruhi
pihak melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut
bertindak sesuai untuk mencapai tujuan tertentu.
c)
Apabila
ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya yang mengepalai. Antara
pemimpin dengan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala), yang
cenderung otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) yang cenderung demokratis.
d)
Apabila
ditambahkan awalan “ke” menjadi kepemimpinan (dalam bahasa inggris “leadership”) kemampuan dari kepribadian
seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar meakukan tindakan
pencapaian tujuan bersama.
Menurut
Ermaya Suradinata (2002:108), secara umum perngertian tentang kepemimpinan (leadership) menunjukan bahwa dalam
setiap langka dan permasalahan kepemimpinan selalu terdapat tiga unsur terkait
yang saling mempengaruhi, yaitu:
a)
Unsur manusia, yaitu manusia yang
melaksanakan kegiatan memimpin atas sejumlah manusia lain atau manusia yang
memimpin dan manusia yang dipimpin.
b)
Unsur sarana, yaitu prinsip teknik
kepemimpinan yang digunakan dalam melaksanakan kepemimpinan, termasuk bakat dan
pengetahuan, serta pengalaman, dan
c)
Unsur tujuan, yaitu merupakan sarana
kearah mana kelompok manusia tersebut yang hendak dicapai bersama.
Menurut
Odway Tead (dalam Dann Suganda 1986:64), kepemimpinan adalah kegiatan
mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
Sedangkan
menurut Siagian (2002:62), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk
mempemgaruhi orang lain, dalam hal ini para bawahannya sedemikian rupa,
sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi
hal itu tidak disenanginya.
Sunindhia (1993:3), menyatakan bahwa
kepemimpinan adalah sutu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar
bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama.
a)
Kepala Puskesmas
Secara harafia Kepala adalah ketua, atau pimpinan
yang memimpin suatu badan atau organisasi baik itu pemerintahan atau swasta.
Sedangkan Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Visi yang dimiliki oleh Puskesmas
adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat.
Masyarakat hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata
sehingga mampu untuk memiliki derajat kesehatan yang setinggi- tingginya.
Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional
yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran
serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes RI, 1991).
Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas
pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.
Menurut Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004
puskesmas merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja
.
Kepemimpinan kepala puskesmas tersebut terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan dan
pertanggungjawaban.Seluruh kegiatan di atas merupakan satu kesatuan yang saling
terkait dan berkesinambungan (Depkes RI, 2006).
a. Sintesa
kepemimpinan kepala puskesmas
Berdasarkan
teori-teori dan penjalasan di atas, maka penulis dapat membuat kesimpulan yaitu
bahwa Kepemimpinan Kepala Puskesmas adalah suatu seni yang dimiliki Kepala Puskesmas untuk mempengaruhi, mendorong,
dan menggerakan bawahannya dan atau
masyarakat untuk mencapai tujuan
organisasi.
Adapun indikator dari Kepemimpinan Kepala Puskesmas
yaitu sebagai berikut:
1) Seni
2)
Mempengaruhi
3)
Mendorong
4)
Bawahan
5)
mencapai tujuan
3) Implementasi
program Kartu Jakarta sehat
Menurut Majone dan wildavsky (dalam nurdin dan
usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi.
Menurut Browne dan wildavsky (dalam nurdin dan
usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas
yang saling menyesuaikan”.
Pengertian implementasi sebagai
aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh mclaughin (dalam
nurdin dan usman, 2004).
Adapun schubert (dalam nurdin dan usman, 2002:70)
mengemukakan bahwa ”implementasi adalah system rekayasa.”
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa
kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi
bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan
secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan
kegiatan.
Sedangkan Program secara sederhana memimiliki makna
sebagai suatu kebijakan yang dikeluarga pemerintah atau organisasi Negara
dengan melihat suatu fenomena yang terjadi ataupun dirasakan oleh masyarakat.
Program sendiri mempunyai tujuan yaitu sebagi pemecah masalah atau solusi akan
fenomena yang terjadi pada masyarakat.
Penerapan
program Kartu Jakarta Sehat yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta, waktu lalu,
kini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Warga pun dengan
antusias menyambut kebijakan pelayanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta.
Kartu
Jakarta Sehat (KJS) adalah program bantuan sosial yang pembayarannya berasal
dari Negara melalui bank yang ditujukan kerumah sakit yang telah ditentukan dan
dilakukan dalam bentuk paket pelayanan kesehatan (pengobatan) berdasarkan
klaim.
Kartu Jakarta Sehat
ini adalah bagian dari program Gubernur Jokowi untuk mengansuransikan seluruh
penduduk Jakarta.
a.
sintesa implementasi Kartu Jakarta
Sehat
Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa Implementasi Kartu Jakarta sehat adalah suatu pelaksanaa
bantuan sosial khususnya untuk waktu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat
yang semua biaya pelayanan
ditanggung oleh Pemerintah agar pasien bias mendapat kemudahan akses khususnya pada pelayanan
pasca berobat.
Adapun
indikator dari implementasi Kartu Jakarta sehat adalah sebagai berikut;
a)
Waktu
pelayanan
b)
Masyarakat
c)
Biaya
pelayanan
d)
Kemudahan
akses
e)
Pelayanan
pasca berobat
B.
Kerangka Pemikiran
Kepemimpinan kepala puskesmas adalah seni pemimpin
puskesmas untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat meningkatkan kesehatan
masyarakat secara optimal.
Seorang pemimpin puskesmas dalam menjalankan tugas
harus mempunyai seni kepemimpinan diantaranya adalah mempengaruhi bawahannya,
segingga bawahannya tersebut tidak merasa terpaksa dalam menjalankan
tugasnya.Hal ini sangat diperlukan agar tercipta keharmonisan kerja antar
pemimpin dan bawahan.
Motivasi pemimpin terhadap bawahan tidaklah cukup
dengan kata-kata melainkan dengan tingka laku dan perbuatan yang dapat
dijadikan teladan, system kekeluargaan merupakan cara tepat untuk menjalani
ikatan batin dilingkungan kerja. Dengan demikian bawahan mempunyai tanggung
jawab moral terhadap atasannya,
Pimpinan puskesmas mempunyai tanggung jawab yang
besar yaitu melayani masyarakat di bidang kesehatan, harus dapat
mensosialisasikan program-program apa yang ada di unit puskesmas. Pimpinan
puskesmas harus memperhatikan service (pelayanan)
agar masyarakat dapat dilayani dengan baik tanpa membedabedakan antara si
miskin dan si kaya. Selain itu harus dapat meyakinkan kepada msyarakat bahwa di
puskesmas walaupun biayanya murah namun mutu pelayanan tetap di utamakan.
Dalam menjalankan kewajibannya, pemimpin puskesmas
tidak hanya mempengaruhi staf-stafnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan
baik, tetapi harus peduli pada masyarakat dalam mengatasi semua masalah
kesehatan. Semakin baik hubungan yang dilakukan pimpinan puskesmas, stsf, dan
masyarakat dalam menjalankan pelayanan kesehatan, maka akan terwujutnya
masyarakat yang sehat dan berkualitas.
Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka
kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar
Kerangka
Pemikiran
|
Kepemimpinan
Kepala Puskesmas (X)
|
|
Implementasi Kartu Jakarta Sehat (Y)
|
|
Kepemimpinan Kepala Puskesmas adalah suatu seni yang dimiliki kepala puskesma
untuk mempengaruhi, mendorong, dan menggerakan bawahannya dan atau masyarakat
untuk mencapai tujuan organisasi.
|
|
Implementasi
Kartu Jakarta sehat adalah suatu pelaksanaa bantuan sosial khususnya untuk
waktu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang semua biaya pelayanan ditanggung oleh
Pemerintah agar pasien bias mendapat kemudahan
akses khususnya pada pelayanan
pasca berobat.
|
|
Indikator:
1.
Seni
2.
Mempengaruhi
3.
mendorong
4.
Bawhannya
5.
Mencapa
tujuan
|
|
Indikator:
1.
Waktu
pelayanan
2.
Masyarakat
3.
Biaya
pelayanan
4.
Kemudahan
akses
5.
Pelayanan
pasca berobat
|
|
Masyarakat Sehat
|
|
30
|
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
1.
Pengertian
Metode Penelitian
Dengan mempelajari metode penelitian akan
mendapat pengetahuan dan keterampilan di bidang metode penelitian.
Pengetahuan dan keterampilan di bidang metode penelitian dapat digunakan untuk
menyelidiki suatu masalah spesifik yang dibutuhkan. Dalam metode penelitian ini
adalah proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang telah
ditetapkan dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.
Menurut Sugiono (2009:8) menyatakan bahwa metode
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis
data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang ditetapkan.
|
28
|
Sehingga penelitian kuantitatif pada umumnya
dilakukan pada sampel yang diambil secara random.jadi kesimpulan hasil
penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut
diambil.
Menurut Jujun S. Suriasumantri (dalam Sugiono,
2007:8) menyatakan bahwa penelitian dasar
dan murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru
yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah
bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.
Maka secara umum metode penelitian dapat diartikan
sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk
mengungkapkan dan mendapatkan pemahaman mengenai kepemimpinan kepala
puskesmas terhadap implementasi program
Jakarta sehat. Dalam pengetahuan pedoman yang digunakannya yaitu:
1. Menterjemahkan
pengetahuan yang telah diketahui sebagai penelitian terapan dalam rangka
memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.
2. Berdasarkan
pada paradigma potisivisme yang bersifat logika (kypotheco-veryfikatif) dengan perasa penelitian kuantitatif
(bersifat linier dengan asumsi):
a. Objek
atau fenomena dapat diklarifikasikan.
b. Menekankan
asumsi bahwa setiap gejala ada yang menyebabkannya jika dengan sebab-akibat.
3. Pendekatan
yang dipakai adalah survei (penelitian) yang dilakukan terhadap populasi.
4. Data
berbentuk kuantitatif (yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif
yang diangkakan) data kualitatif yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran berbentuk pernyataan atau
keterangan yang memperlihatkan alternatif jawaban instrumen tersebut diberi
skor atau nilai masing-masing: 4,3,2,1.
Dengan demikian, maka penelitian
kuantitatif atau positifisme dengan berdasarkan asumsi pada suatu fenomena atau
gejala dapat diklarifikasikan
dengan hubungan bersifat kausal.Penelitian
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
memfokuskannya kepada dua variabel saja, yaitu variabel kepemimpinan kepala puskesmas(X) dan variabel implementasi program
Kartu Jakarta sehat (Y).
1.
Model/Desain
Penelitian
Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:7) menyatakan bahwa: metode
ini disebut metode kuantitatif karena data statistik.
Selanjutnya Menurut Muhktar dan Erna Widodo
(2000:15) mengatakan bahwa metode penelitian Deskriptif adalah suatu metode
yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek
penelitian pada suatu saat tertentu. Melalui metode kuantitatif dengan analisis
deskriptif ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana Pengaruh kepemimpinan
kepala puskesmas Terhadap implementasi program Kartu Jakarta Sehat di Puskesmas
Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Dari uraian tersebut di atas, maka dikemukakan model
konstelasi penelitian seperti di bawah ini:
Gambar
Model
Konstelasi Penelitian
|
ε
|
|
X
|
|
Y
|
|
Ŷ = a+b
|
Keterangan
Ŷ : Nilai yang diprediksi
a : Konstanta atau bila harga
X=0
b : Koefisien Regresi
X : Kepemimpinan Kepala Puskesmas
Y : Implementasi Program Kartu Jakarta
Sehat
ε : Variabel Lain Yang Berhubungan
(dalam penulisan ini tidak diteliti)
B.
Populasi
dan Sampel
1.
Pengertian
Populasi
Menurut Hadari (2005:141) Populasi adalah
keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan,
tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai
sumber data yang memiliki karateristik tertentu di dalam suatu penelitian.
Menurut Sugiono (1996 : 51) menjelaskan bahwa,
populasii adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang
mempunyai kuantitas dan karateristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan. Populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam lainnya.
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau yang dipelajari tetapi meliputi seluruh
karateristik atau sifat yang memiliki suatu subjek atau objek itu.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelejari kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2005:90).
Berdasarkan teori di atas, maka dalam
penelitian ini yang menjadi populasi adalah Seluruh Penduduk kecamatan Pasar
Minggu yang berjumlah 44.003 jiwa, ditambah laki-laki berjumlah 22.618
sedangkan perempuan berjumlah sebanyak 21.380 orang,maka pegawai negeri sipili
di Puskesmas yang berjumlah sebanayak 20 orang sesuai dengan kebutuhan perawat
di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu kota Administrasi Jakarta selatan.
2.
Pengertian
Sampel
Menurut Sutrisno Hadi (2005:107) sampel yang baik
adalah sampel yang memiliki populasi atau representasi artinya yang
menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal,
tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.
Sedangkan menurut Kountur (2005:136-138).Pada
umumnya kita tidak bisa mengadakan penelitian kepada seluruh anggota dari suatu
populasi karena terlalu banyak.representatif inilah yang disebut sampel.
Lebih lanjut Suharsimi Arikunto (2007:94),
menyatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat bahwa 30 (tiga puluh) subjek
penelitian merupakan sampel kecil dengan
sampel besar. 30 (tiga puluh) atau lebih bisa dikatakan sampel kecil
sedangkan lebih besar dari 30 (tiga puluh) merupakan sampel besar.Sesuai dengan
pendapat Arikunto yaitu populasi harus dihomogenkan.
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:134,141), teknik
pengambilan sampel dilakukan simple
random sampling (sampel acak sederhana).Teknik dilakukan dengan tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan aspek representatif (keterwakilan) dari
sampel, artinya semua karakteristik yang ada pada populasi harus tercermin pada
sampel.penelitian sampel baru boleh dilaksanakan apabila kondisi subjek
penelitian di dalam populasi benar-benar homogen.
Berdasarkan teori di atas maka populasi harus
dihomogenkan terlebih dahulu, yaitu jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Puskesmas yang berjumlah 20 orang selain kepala puskesmas, dan
Rukun Warga (RW) berjumlah 10 RW, Rukun Tetangga (RT) berjumlah 10 RT, yang
diasumsikan telah homogen karena mereka adalah mitra kerja Kepala Puskesmas
Pasar Minggu dalam pelaksanaan tugas dan mampuh menilai dan mengkritisi
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Puskesmas dan Implementasi Program Kartu Jakarta
Sehat. Agar hasilnya baik, valid, dan berkualitas, sehingga dalam penelitian
ini diperlukan 40 responden yang diambil secara acak dari para ketua RW dan RT
sebanyak 10 orang, ditambah dengan pegawai Puskesmas sebanyak 20 orang dan
penduduk kecamatan yang tergolong miskin atau tidak mampu sebanyak 10 orang,
yaitu masing –masing keterwakilan minimal telah lulus Sekolah Menengah Atas
(SMA).
C. VariabelInstrumen Penelitian
1. Definisi Konseptual variabel (X)
Kepemimpinan Kepala
Puskesmas adalah suatu seni yang
dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, dan
menggerakan bawahannya untuk
mencapai tujuan organisasi.
D. VariabelInstrumen Penelitian
2. Definisi Konseptual variabel (X)
Kepemimpinan Kepala
Puskesmas adalah suatu seni yang
dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, dan
menggerakan bawahannya untuk
mencapai tujuan organisasi.
3.
. Definisi Operasional Variabel (X)
Skor
total Kepemimpinan Kepala Puskesmas diperoleh
dari 40 responden yang diukur dengan menggunakan instrument dalam bentuk 20
pernyataan dan menggunakan skala likert 1 : 4 yang terdiri dari 20 butir
pernyataan. Indikator dari variabel Kepemimpinan Kepala Puskesmas (X) adalah:
1.
Seni
2.
Seseorang
3.
Mempengaruhi
4.
Bawhannya
5.
Tujuan
organisasi
Tabel
Kisi-kisi Variabel Instrumen Penelitian
Variabel kepemimpinan
kepal puskesmas (X)
|
Variabel
|
Indikator
|
Nomor Butir
|
Jumlah
Butir
|
|
(X)
|
1.Seni
|
1,2,3,4
|
4
|
|
2.mempengaruhi
|
5,6,7,8
|
4
|
|
|
3.mendorong
|
9,10,11,12
|
4
|
|
|
4.organisasi
|
13,14,15,16
|
4
|
|
|
5.Mencapai
Tujuan
|
17,18,19,20
|
4
|
|
|
Jumlah
|
20
|
||
4.
Definisi Konseptual Variabel (Y)
Implementasi Kartu Jakarta sehat adalah suatu
pelaksanaa bantuan sosial khususnya untuk waktu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat
yang semua biaya pelayanan
ditanggung oleh Pemerintah agar pasien bias mendapat kemudahan akses khususnya pada pelayanan
pasca berobat.
5.
Definisi
Operasional Variabel (Y)
Skor total implementasi
program kartu jakarta sehat diperoleh dari 40 responden yang diukur dengan
menggunakan instrument dengan bentuk skala Likert 1 : 4 yang terdiri dari 20
butir pernyataan. Indikator dari
variabel Implementasi program Kartu Jakarta Sehat (Y) adalah:
1.
Waktu
pelayanan
2.
Masyarakat
3.
Biaya
pelayanan
4.
Kemudahan
akses
5.
Pelayanan
pasca berobat
Tabel
Kisi-kisi Variabel Instrumen
Penelitian
Variabel
Implementasi program jakarta sehat (Y)
|
Variabel
|
Indikator
|
Nomor
Butir
|
Jumlah
Butir
|
|
(Y)
|
1.
Waktu
pelayanan
|
1,2,3,4,
|
4
|
|
2.
Masyarakat
|
5,6,7,8,
|
4
|
|
|
3.
Biaya
pelayanan
|
9,10,11,12,
|
4
|
|
|
4.
Kemudahan
akses
|
13,14,15,1,
|
4
|
|
|
5.
Pelayanan
pasca berobat
|
17,18,19,20.
|
4
|
|
|
Jumlah
|
20
|
||
D. Analisa Data
1.
Jenis-jenis
Data
Dalam
penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data
sekunder.data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian
melalui jawaban para responden yang sesuai dengan item pernyataan dalam
instrumen penelitian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi
pemerintahan tempat penulis melakukan penelitian atau melalui data yang telah
diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian ini.
2.
Teknik
Pengumpulan Data
Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan observasi lapangan dalam bentuk angket
untuk mendapatkan responden yang lebih operasional mengenai Pengaruh kepemimpinan
kepala puskesmas terhadap implementasi program kartu Jakarta sehat.
Tujuan dari angket langsung kepada hal-hal yang
bersifat langsung. sementara itu untuk mendapatkan fakta-fakta yang objektif
penyelesaian populasi penelitian akan dilengkapi dengan penyebaran instrumen
penelitian terhadap responden dengan jumlah 40 orang terdiri dari ketua RW dan
RT sebanyak 10 orang, ditambah dengan pegawai Puskesmas golongan II A ke atas
selain kepala puskesmas sebanyak 20 orang dan Masyarakat Kecamata Pasar Minggu
yang tergolong miskin atau tidak mampu berjumlah 10 orang.
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat
penting dalam metode ilmiah, karena pada
umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk membantu dalam metode penelitian, maka dalam pengumpulkan
data ini dibutuhkan teknik pengumpulan data sehingga data yang diperoleh
memenuhi persyaratan, komplit, relevan dan valid.
Menurut Nazir (1999:211)
“pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan
penelitian”. dengan kata lain pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis
dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. untuk memperoleh data dan
keterangan yang aktual dan objektif maka penulis menggunakan penelitian
lapangan yaitu melakukan penelitian langsung pada objeknya yang bertujuan untuk
mendapatkan data dan fakta dilokasi penelitian.
Adapun
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.
Kuisioner
Yaitu
pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pernyataan berupa angket pada
responden kemudian diisi dan dijawab secara tertulis oleh sumber data atau
responden, sehingga antara bertanya dengan menjawab atau responden tidak
bertatap muka.
b.
Observasi
Yaitu
teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap
obyek yang diteliti.teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh
melalui wawancara, terutama data secara fisik yang digunakan secara langsung.
3.
Teknik
Analisa Data
Hasil
penyebaran angka masing-masing data diberi skor untuk dihitung dan dianalisis. Teknik
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dan
regresi, yaitu dengan:
a. Korelasi
sederhana untuk menentukan ada atau tidaknya Pengaruh antara variabel
kepemimpinan kepala puskesmas (X) implementasi program kartu jakarta sehat (Y)
b. Regresi Linear sederhana untuk melihat linearitas Pengaruh antara variabel X dengan variabel Y dan selanjutnya
untuk menentukan kecenderungan kontribusi variabel kepemimpinan
kepala puskesmas (X) terhadap implementasi
program kartu Jakarta sehat (Y).
c. Untuk menganalisis data maka digunakan SPSS for
Windows Version 14.00
Dalam penggunaan analisa regresi, perlu memperhatikan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu (1) sampel diambil secara acak,
(2) variabel berhubungan secara linear, (3) variabel berdistribusi normal atau
mendekati normal. Adapun langkah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1.
Mengolah
skor dari dua instrumen penelitian ke dalam bentuk penyebaran data yang
disajikan dalam bentuk pengelompokan data yang dapat dihitung dengan rumus:
Dimana:
K : kategori
R (range) : angka maximum – angka minimum
C (class) :1+3,3 log n
2.
Menghitung
rata-rata hitung, dengan rumus:
Dimana:
X :
Rata-rata
∑fx :
Jumlah skor variabel
N
: Jumlah Sampel
3.
Menghitung
simpangan baku atau standar deviasi skor masing-masing variabel, dengan rumus:
Dimana:
Sd :
Standar deviasi
Xr :
Skor rata-rata
n :
Jumlah responden
∑fx :
Jumlah skor variabel.
4.
Untuk melihat
linearitas hubungan menggunakan Regresi Linear sederhana, dengan rumus:
Ŷ
= a + b X
Dimana:
Ŷ : Nilai yang diprediksi
a : Konstanta atau bila harga
X=0
b : Koefisien Regresi
X :
NilaiVariabel Independen
5.
Untuk melihat
kekuatan hubungan dengan Korelasi Sederhana menggunakan rumus:
Dimana:
ryx : Koefisien korelasi y dan x
∑x2 : Jumlah kuadrat dari skor x
∑x : Jumlah skor x
n∑y2 : Jumlah kuadrat dari skor y
∑y :
Jumlah skor y
6.
Untuk melihat
besarnya Kontribusi Variabel Implementasi Program Jamkesmas (X1) terhadap Variabel Kepuasan masyarakat (Y) dengan angka R Square atau Koefisien Determinasi, dengan rumus:
KD = ( r2 )
7. Dilanjutkan dengan uji signifikansi korelasi product
moment dengan uji (t) dengan rumus :
E.Lokasi dan Jadwal Penelitian
1.
Lokasi
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil
data yang berlokasi di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta
Selatan Provinsi DKI Jakarta.
Gambar
Peta
Kecamatan Pasar Minggu
Keterangan
Lokus penelitian (Puskesma Kecamatan
Pasar Minggu)
Adapun lokasi penelitian ini dipilih
penulis berdasarkan beberapa alasan, antara lain adalah:
a. Adanya
permintaan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo, agar lokasi
penelitian dipilih sekitar Jabodetabek.
b. Lokasi
penelitian berdekatan dengan tempat tinggal penulis, sehingga memudahkan
penulis dalam melakukan penelitian.
2.
Jadwal
Penelitian
Tabel
Jadwal
Penelitian
|
No
|
Kegiatan
|
Tahun 2013/Bulan
|
||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||
|
1.
|
Survei
Lapangan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Penyusunan
SUP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Sidang
Usulan
Penelitian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Penelitian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Penyususan
Skripsi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Analisis
Data
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Penyelesaian
Skripsi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Ujian
Skripsi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Perbaikian
Skripsi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.
|
Wisuda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan: Waktu Pelaksanaan Kegiatan
JUDUL
PENGARUH
KEPEMIMPINAN KEPALA PUSKESMAS TERHADAPIMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JAKARTA
SEHATDIPUSKESMAS KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASIJAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI
JAKARTA
KUESIONER
PENELITIAN
Oleh:
YANUS
KEPNO
102041060
Sekolah
Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara(STIP-AN)
PANDUAN
PENGISIAN KUESIONER
1. Dengan hormat, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan mengisi
atau memberikan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang kami ajukan. Penelitian
ini semata-mata hanya tujuan ilmiah, dan tidak berpengaruh terhadap kedudukan
dan jabatan atau kepentingan Bapak/Ibu.
2. Bapak/Ibu silahkan memilih salah satu jawaban atas
pernyataan-pernyataan yang diajukan dengan memberi tanda contreng (√) pada
kolom jawaban yang telah tersedia yang memiliki arti sebagai berikut :
SS = Sangat
Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak
Setuju
3. Bapak/Ibu diharapkan membaca setiap pernyataan dengan
teliti kemudian diperiksa kembali mungkin ada kolom jawaban yang tertinggal
atau belum diisi.
4. Bila merasa salah pada jawaban yang telah dipilih,
Bapak/Ibu dapat memberi tanda silang (X) pada jawaban tersebut, kemudian
mengganti jawaban baru dengan memberi tanda contreng (√) pada jawaban yang
dipilih.
5.
Pastikan
bahwa jawaban yang Bapak/Ibu berikan benar-benar jujur dan apa adanya serta
berdasarkan penilaian yang objektif.
6.
Setelah
kuesioner ini terjawab, mohon dikembalikan dan atas kesediaan dan partisipasi
Bapak/Ibu dalam memberikan jawaban, diucapkan terima kasih.
IDENTITAS
RESPONDEN
Nomor
Responden : ………………………………………………….
Nama : ………………………………………………….
Jenis
Kelamin :
Pria / Wanita (*)
Umur : ………………………………………………….
Pendidikan
Terakhir : SLTP / SLTA / PT (*)
Alamat :
………………………………………….............
………………………………………………….
Keterangan
:
(*)
coret yang tidak perlu.
Lembar
Kuesioner Penelitian
Pengaruh Kepemimpinan kepal puskesmas (X)
|
No.
|
Indikator
|
Pernyataan
|
SS
|
S
|
TS
|
STS
|
|
1.
|
Seni
|
1.
Kepemimpinan kepala puskesmas mampu mempengaruhi pegawai
puskesmas sehingga dapat bekerja
sesuai tugas masing-masing.
|
|
|
|
|
|
2.
Kepala puskesmas mampu
mempengaruhi pegawai puskesmas sehingga mempunyai rasa tanggung jawab
terhadap tugas pelayanan.
|
|
|
|
|
||
|
3.
Kepala puskesmas dapat komunikasi dengan baik terhadap
seluruh pegawai. kelurahan.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Kepala puskesmas Mampu
mempengaruhi pegawai sesuai prosedur
pelayanan yang ada di puskesmas.
|
|
|
|
|
||
|
2.
|
Seseorang
|
1. Kepala
puskesmas mampu membimbing bawahannya dengan baik
|
|
|
|
|
|
2. Kepala puskesmas dapat membimbing pegawai puskesmas agar
memiliki wawasan yang luas guna mendukung pelaksanaan tugasnya.
|
|
|
|
|
||
|
3.
Kepala puskesmas dapat membimbing pegawai untuk bekerja sesuai
dengan motivasi sehingga mereka memiliki semangat kerja yang tinggi.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Kepala puskesmas memiliki
pengalaman yang memadai dalam membimbing pegawai puskesmas dalam melaksanakan
pelayanan yang baik kepada masyarakat.
|
|
|
|
|
||
|
3.
.
|
Mempengaruhi
|
1. Kepala puskesmas mampu
memahami dan menggerahkan pegawai
puskesmas.
|
|
|
|
|
|
2.
Kepala puskesmas memiliki
pengalaman yang memandai untuk dapat motivasi bagi pelaksanaan pelayanan
publik.
|
|
|
|
|
||
|
3. Kepala puskesmas
mengerjakan pekerjaannya dengan efektif dan efesien berdasarkan pengalaman
yang dimilikinya.
|
|
|
|
|
||
|
4. Kepala puskesmas mampu menggerahkan
masyarakat untuk pemahaman dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat .
|
|
|
|
|
||
|
4 .
|
Bawahannya
|
1. Kepala puskesmas mampu mendorong bawahannya agar
bekerja dengan baik.
|
|
|
|
|
|
2. Kepala puskesmas mampumemotivasi pegawai puskesmas dan masyarakat agar mengerti dan
membayar sesuai dengan harga berobat.
|
|
|
|
|
||
|
3. Kepala puskesmas mampu mendorong agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
|
|
|
|
|
||
|
4. Dengan adanya dorongan dari
kepala puskesmas maka pegawai puskesmas lebih semangat bekerja dan memberi
pelayanan yang baik.
|
|
|
|
|
||
|
5
|
Tujuan organisasi
|
1. Kepala puskesmas mampu mendorongbawahannya agarmencapai
tujuan dan menyadari kewajiban sebagai
warga negara yang harus menbayar harga berobat.
|
|
|
|
|
|
2.
Kepala puskesmas Mampu
mempengaruhi pegawai puskesmas secara baik dalam melaksanakan tugas di
puskesmas, supaya bisa berjalan dengan baik.
|
|
|
|
|
||
|
3.
Pegawai puskesmas mendapatkan pembinaan dari kepala
puskesmas sehingga memiliki keahlian
yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam memberikan pelayanan.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Kepala puskesmas menggerahkan
bawahan tentangpelayanan sesuai prosedur.
|
|
|
|
|
Lembar
Kuesioner Penelitian
Implementasi
program kartu Jakarta sehat (Y)
|
No.
|
Indikator
|
Pernyataan
|
SS
|
S
|
TS
|
STS
|
|
1.
|
Waktu pelayanan
|
1. Bawahan harus semangat
dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang ada di puskesmas.
|
|
|
|
|
|
2. Seorang kepala puskesmas
membantu bawahannya agar tetap semangat dalam tugasnya sesuai dengan prosedur.
|
|
|
|
|
||
|
3.
Proses pelayanan yang diberikan oleh atasan baik.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Proses Pelayanan untuk
sosial.
|
|
|
|
|
||
|
2.
|
Masyarakat
|
1.
pelayanan masyarakat miskin sesuai dengan aturan yang ditentukan/diberikan.
|
|
|
|
|
|
2. Para
petugas melayani masyarakat miskin dengan baik dan benar
|
|
|
|
|
||
|
3. Para petugas dapat melayani
masyarakat miskin dengan baik dan benar.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Penyelenggaraan dalam
pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai prosedur.
|
|
|
|
|
||
|
3.
|
Biaya pelayanan
|
1. Semua fasilitas puskesmas
saat ini mendukung bagi masyarakat.
|
|
|
|
|
|
2.
Fasilitas semua biaya sesuai dengan jenis pelayanan di puskesmas.
|
|
|
|
|
||
|
3. Semua biaya dikelola dan
dimanfaatkan untuk melengkapi fasilitas puskesmas.
|
|
|
|
|
||
|
4. Manfaat fasilitas semua
biaya yang dapat mensejahterahkan pasien dan warga sekitar.
|
|
|
|
|
||
|
4.
|
Kemudahan akses
|
1. Masyarakat rasa puas
terhadap fasilitas puskesmas.
|
|
|
|
|
|
2. Pemerintah memfasilitasi
dalam pelayanan masyarakat dan terpenuhi dengan jasa pelayanan yang baik.
|
|
|
|
|
||
|
3. Pegawai puskesmas bekerja
dengan baik dikarenakan fasilitas puskesmas yang memandai.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Pasien merasa nyama
berobat di puskesmas karena fasilitas puskesmas yang mencukupi sesuai kebutuhan pasien.
|
|
|
|
|
||
|
5.
|
Pelayanan pasca berobat
|
1.
Pelayanan
kesehatan kepada masyarakat miskin.
|
|
|
|
|
|
2. Semua biaya sangat
mendukung di puskesmas, karena demi
masyarakat dan negara.
|
|
|
|
|
||
|
3.
Proses pelayanan bantuan sosial yang
diberikan tepat waktu dan sasaran.
|
|
|
|
|
||
|
4.
Pemerintah sudah memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk melengkapi
fasilitas puskesmas.
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar